IDCFM.NET

Portal Berita Online Radio IDC 89.5 FM

Dewan Jaminan Sosial Rilis Kinerja BPJS di Balikpapan

Dari kiri: Kusumo– Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan dan Ahmad Ansyori – Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

IDCFM.NET, Balikpapan– Dewan Jaminan Sosial Nasional mengedukasi media mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan tujuan agar informasi tersebut tersampaikan kemasyarakatan luas.

Ahmad Ansyori – Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan

SJSN berpedoman pada sembilan prinsip. Di antaranya, gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

“DJSN berwenang melakukan monev penyelenggaraan program jaminan sosial dan melakukan pengawasan eksternal kepada BPJS. BPJS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala enam bulan sekali kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN,” ujarnya dalah temu media pada Rabu (22/05/2019) sore.

Ansyori mengatakan peta jalannya Jaminan Kesehatan Nasional sejak beroperasi di tahun 2014 adalah menjangkau 49 persen populasi atau 121,6 juta peserta. Ditahun 2019 kesinambungan operasional menyentuh 100 persen populasi atau menjangkau 257,5 juta peserta.

“Saat mulai beroperasi 2014 indeks kepuasan peserta JKN 75 persen dan tahun ini 85 persen dengan indeks kepuasan fasilitas kesehatan 80 persen.

Untuk Balikpapan, profil jaminan sosial mencakup 109,37 persen atau menjangkau 655,178 jiwa. Meski terdapat 161,540 jiwa yang tidak aktif lagi.  Adapun kepesertaan jaminan sosial masih didominasi pekerja penerima upah 49,3 persen atau 353.418 jiwa; menyusul pekerja bukan penerima upah 33,7 persen atau 241.676 jiwa; PBI Pusat 13.1 persen atau 93.777 jiwa; PBI Daerah 2.2 persen atau 15.777 jiwa; bukan pekerja 1.7 persen atau 11.904 jiwa.

“Profil peserta penerima upah sampai Maret 2019 paling banyak PNS, kemudian TNI/ Polri, pegawai pemerintah non PNS danpejabat negara. Cakupannya se Balikpapan 109,37 persen. Lebih tinggi dari cakupan kepesertaan di Provinsi Kaltim 64,07 persen,” kata Ansyori lagi.

Kusumo– Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan menyebutkan sampai dengan 30 April 2019 terdapat 6.143 perusahaan dengan 178.404 karyawan yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dari penerima upah. Angka ini termasuk peserta kategori non PNS sebanyak 5.545 tenaga kerja.

“Perusahaan yang mengikuti tiga program adalah paling banyak berjumlah 3.673. JKK, JK dan JHT. Paling sedikit ambil dua program JKK dan JK itu 510 perusahaan,” ujar Kusumo.

“Peserta bukan penerima upah BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya 24.934 tenaga kerja yang paling banyak mengikuti dua program yaitu JKK dan JK jumlahnya 22.286,” ujarnya menambahkan.

Kusumo menyebutkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP). Adapun realisasi pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan di Balikpapan sepanjang 2018 paling besar adalah JHT sebanyak 15.715 kasus dengan Rp. 185 miliar lebih klaim yang dibayarkan. Kasus JK adalah paling sedikit namun klaimnya terbanyak kedua setelah JHT yaitu sebesar Rp.6,6 miliar lebih.

“Pelayanan kesehatan masyarakat menjadi penting dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana amanat undang-undang 1945 Pasal 28h Ayat 3 yang berbunyi negara menjamin kesehatan setiap orang. Saat ini terdapat 69% peserta BPJS Ketenagakerjaan di Balikpapan di luar sentralisasi. sementara jumlah peserta Mandiri mencapai Rp22.000. Angka ini cukup baik,” ujarnya. (Imy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio IDCFM © 2018 Frontier Theme