IDCFM.NET

Portal Berita Online Radio IDC 89.5 FM

70 Persen Lahan Konservasi di Bukit Soeharto Dalam Kondisi Kritis

Ihwan Datu Adam

IDCFM.NET, Balikpapan—Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melakukan pemulihan kerusakan tanah dan lahan bekas tambang illegal. Pemulihan dilakukan mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

Ihwan Datu Adam- Anggota Komisi VII DPR RI mengatakan pertambangan illegal adalah kegiatan yang dilakukan tanpa izin dan tidak menggunakan prinsip penambangan yg benar. Setiap pelaku penambangan illegal sepatutnya dikenakan sanksi pidana Undang-Undang No. empat Tahun 2009 Tentang Minerba.

Ihwan menyebutkan pada pasal 158 tertulis setiap pelaku penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar. Sementara di pasal 160 ayat satu pelaku eksplorasi tanpa IUP atau IUPK dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda Rp. 200 juta.

“Pada 10 September 2018 kami dari Panja Minerba laksanakan RDP dan menghasilkan kesimpulan diantaranya medesak Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KemenLHK RI untuk percepat penggunaan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri. Pengendalian illegal mining dilakukan di Lombok Tengah dan Kalimantan Timur,” kata Ihwan

Dibentuknya Panja Minerba, kata Ihwan, menindaklanjuti hasil verifikasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Verifikasi dilakukan pada 352 titik lokasi berdasarkan jenis dan aktivitas tambang kecuali DKI yang menghasilkan data terdapat 8.683 titik terindikasi pertambangan ilegal dengan luas 5000 ha. Dari temuan tersebut jenis pasir dan batubara menjangkau 30 persen; emas 25 persen, timah delapan persen, suasa delapan persen; batubara lima persen, gamping tiga persen dan lainnya.

“Dari 352 lokasi ini 48 persen masih aktif dengan formalisasi penertiban dengan 16 persen lokasi tidak aktif lagi. Potensi kehilangan pendapatan Negara atas kegiatan illegal ini mencapai Rp. 38 triliun per tahun,” ujarnya menyebutkan.

Kondisi memprihatinkan akibat tambang illegal juga dialami Kalimantan Timur. Di konservasi lahan hutan rakyat (Tahura) Bukit Soeharto kritis. Hal ini disebabkan adanya kegiatan pertambangan batubara illegal  dilahan konservasi.

“Akibatnya 70 persen lahan konservasi berada dalam kondisi kritis. Ini menjadi ancaman ekologis masyarakat dikawasan Tahura Bukit Soeharto,” ujar Ihwan.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan banyak oknum yang terlibat dalam aksi penambangan batubara illegal dengan perjanjian Rp. 19 miliar memastikan Panja Minerba sudah menetapkan tersangka pelaku penambangan illegal di Tahura Bukit Soeharto.

“Kita berharap berhentilah jangan membekingi hal-hal illegal. Ga boleh bermain-main dengan hokum sendiri. Segala temuan kami dilapangan selanjutnya akan kami berikan saat rakor dengan kementrian terkait,” kata Ihwan. (Imy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio IDCFM © 2018 Frontier Theme