IDCFM.NET

Portal Berita Online Radio IDC 89.5 FM

Obat Kadaluarsa Beredar, Standar Kefarmasian Disebut Belum Efektif

Ali Wardana, komisioner Ombudsman RI perwakilan Kaltim (kiri) dan Kusharyanto, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim (tengah)

IDCFM, Balikpapan–Layanan¬†Puskesmas menjadi satu diantara sekian atensi pelayanan publik yang menjadi sorotan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur.

Atensi ini menjadi isu menonjol Laporan Masyarakat di tahun 2018 yang mana Ombudsman inisiatif menindaklanjuti informasi yang menyatakan satu Puskesmas di Samarinda memberikan obat kadaluarsa kepada pasien.
“Awalnya kami mendapat informasi dari media, ada pasien di Puskesmas di Samarinda menerima obat kadaluarsa.¬† kemudian kita telusuri dengan mendatangi korban, ternyata benar informasi itu. Untungnya itu obat anti biotik. Kalau obat keras bisa bahaya,” ujar Ali Wardana, komisioner Ombudsman RI perwakilan Kaltim dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI Kaltim di Balikpapan Baru pada Selasa (29/01/2019).
Komisi ini memprakarsa kasus dengan menyambangi sejumlah Puskesmas di Samarinda. Ternyata, sebagian Puskesmas di Samarinda juga masih menyimpan obat yang sudah habis masa pemakaiannya. Obat kadaluarsa tersebut disimpan pada satu gudang farmasi, yang didalamnya juga terdapat obat-obatan yang masih layak pakai.
“Isu ini cukup rentan kalau tidak segera di manajemen dengan baik. Jika tidak ada pengolahan akan berdampak pada masyarakat,” kata Ali.
Kusharyanto, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim mengatakan pihaknya menelusuri dan mengadakan pertemuan dengan pihak puskesmas dan dinas kesehatan.
Setelah konfirmasi dinas kesehatan kota mengaku terkendala anggaran untuk memusnahkan obat-obatan kadaluarsa. Kendala lain adalah gudang penyimpan hanya ada satu di setiap Puskesmas, sehingga obat kadaluarsa dan masih layak pakai bercampur jadi satu tempat.
“Kalau kita kembangkan mungkin bukan hanya di Samarinda tetapi di kabupaten kota lainnya juga terjadi,” ujarnya.
Haryo-sapaan Kusharyanto, mengungkapkan telah terjadi ketidaksinkronan antara program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Satu contoh, lanjutnya,  adalah kementrian kesehatan programkan penanggulangan gizi buruk dengan mengirimkan sejumlah obat-obatan ke puskesmas di daerah. Sementara ada Puskesmas tertentu yang tidak menangani kasus tersebut.
“Program dari kementerian pelanggulangan gizi buruk. Padahal dari daerah tidak minta untuk dikirimkan karena tidak ada kasusnya. Akhirnya tidak terpakai di gudang,” ujar Haryo.
Tindakan korektif yang direkomendasikan oleh Ombudsman RI Kaltim adalah jalinan manajemen yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah agar tidak ada lagi obat-obatan yang mubasir dan kadaluarsa.
Selain itu dinas kesehatan juga diminta terapkan standar kefarmasian dengan memisahkan obat kadaluarsa dengan obat yang masih layak pakai.
“Puskesmas ini faskes pertama. Jika tidak ada pengolahan akan berdampak di masyarakat. Bisa ada korban jiwa,” kata Haryo.
“Dinas Kesehatan juga harus mengawasi peredaran obat kadaluarsa di Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas,” ujarnya menambahkan. (Imy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio IDCFM © 2018 Frontier Theme