IDCFM.NET

Portal Berita Online Radio IDC 89.5 FM

Kasus Legalitas Pelangi Residence: Reskrimsus Masih Mengumpulkan Alat Bukti

IDCFM.NET, Balikpapan—AKBP Winardi- Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kaltim mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data guna menetapkan tersangka dalam kasus legalitas properti yang dikelola oleh PT Pelangi Putra Mandiri.

AKBP Winardi- Kasubdit III Tipikor Polda Kaltim

“Kalau nggak salah itu penyelidikan masih berlanjut. Kalau kemarin kita itu masih pengumpulan data dan alat bukti menuju penetapan tersangka,” Kata AKBP Winardi kepada media usai Konferensi Pers Akhir Tahun 2018 Polda Kaltim pada Jumat (28/12/2018).

Kasus ini sudah dilaporkan oleh konsumen PT Pelangi Putra Mandiri sejak awal tahun 2017. Sedikitnya ada 14 konsumen dari perumahan Pelangi Residence yang melaporkan kasus legalitas property. Namun hingga kini Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) belum juga diterima oleh kuasa hukum dari konsumen tersebut.

“Developernya pak Yunan kalau tidak salah masih diproses untuk memberikan klarifikasi ulang menuju penetapan tersangka. Jadi masih dalam proses pengumpulan alat bukti. Beliau belum kita panggil. Nanti dijelaskan kasubditnya pak Darma,” ujarnya lagi.

AKBP Winardi berujar, terdapat kendala berkaitan dengan lambannya proses penetapan menuju tersangka. Sertifikat tanah yang dijaminkan di bank dan kode etik perbankan dalam menjaga kerahasiaan klien membuat pihaknya sulit untuk berkoordinasi.Apalagi dalam kasus ini proses pengalihan sertifikat dari bank yang satu ke bank yang lain juga menjadi penghambat kinerja Reskrimsus Polda Kaltim dalam menangani kasus ini.

“Yang menjadi kendala kalau tidak salah itu kan sertifikat-sertifikat dalam penguasaan bank bank tertentu. Janji untuk koordinasi antar bank itu yang membuat kita agak sulit karena kan mereka punya rahasia bank. Kemudian kan proses pengalihan ke pihak-pihak tertentu itu juga belum,” ujar Winardi.

Mengutip berita IDCFM.NET tertanggal tiga Oktober 2018, Kuasa Hukum Konsumen Pelangi Residence, Rifai Beni Airwanto, pertanyakan keseriusan Ditreskrimsus Polda Kaltim dalam menangani kasus legalitas properti yang dikelola oleh PT Pelangi Putra Mandiri.

Seluruh sertifikat induk yang dimiliki Yunan Anwar selaku developer PT Pelangi Putra Mandiri atas perumahan yang telah dibeli ternyata telah dijaminkan atau diagunkan di Bank BPD Kaltim oleh pihak developer sekitar tahun 2013.

Anehnya, developer tetap memasarkan dan menjual property. Disisi lain pihak bank pemberi fasilitas KPR masih tetap memberikan fasilitas kredit yang diajukan oleh klien. PT Pelangi Putra Mandiri merupakan pengembang Perumahan pelangi B Point, Pelangi Grand Residence dan Pelangi Metro Residence.

Rifai sendiri mewakili 14 konsumen yang merasa dirugikan atas kasus ini. Ia berujar, awalnya konsumen membuat laporan sendiri di awal 2017. Namun sampai bulan 10 ini, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) belum juga ia terima.

“Developer alasan Polda sulit ditemui. Padahal pak Yunan disini-sini aja, orang Balikpapan. Saya garansi diluar sana ada ribuan konsumen perumahan pelangi yang menunggu kasus ini. Kami menduga Unit TPPU Reskrimsus Polda Kaltim masuk angin atas kasus ini,” katanya.

Ane Panjaitan, konsumen perumahan Pelangi Grand Residence lakukan proses KPR di BRI. Melalui BRI, Ane melakukan KPR Pelangi Grand Recidence sebesar Rp. 8,3 Juta per bulan selama 15 tahun. Sejak KPR di tahun 2015, Ane telah membayar cicilan sebesar Rp. 200 juta lebih. Setelah kasus ini mencuat, Ane memutuskan untuk tidak melanjutkan cicilan sampai ada kepastian kepemilikan sertifikat dari BRI.

“Waktu saya berhenti bayar, BRI tidak ada menghubungi saya. Ketika kami datang, petugas disana dibilang kenapa mau beli rumah di Pelangi. Kami disini korban,” ujar Ane. (Imy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio IDCFM © 2018 Frontier Theme