IDCFM.NET

Portal Berita Online Radio IDC 89.5 FM

Kapolda Beberkan Kasus Menonjol di 2018, Ingatkan Peserta Pemilu Taat Hukum

IDCFM.NET, Balikpapan-– Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kebijakan-kebijakan agar pelaksanaannya berjalan aman dan kondusif.

Irjen Pol Priyo Widyanto- Kapolda Kaltim mengatakan yang menjadi prioritas di tahun 2018 adalah upaya  bagaimana aparat kepolisian bisa mengamankan Pemilu 2019. Guna menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu 2019, sebanyak dua pertiga pesonel dari 8.518 personel yang ada dilibatkan untuk pengamanan.

“Waktunya tidak lama lagi kita akan masuk 2019. Tinggal empat bulan kedepan akan dilaksanakan pemungutan suara. Oleh karena itu kita berharap kita  punya waktu yang cukup untuk selalu melakukan pendekatan dengan masyarakat agar Pemilu 2019 yang aman damai dan kondusif,” ujar Priyo dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2018 Polda Kaltim pada Jumat (28/12/2018).

Priyo juga mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Hak memilih ini seperti halnya setiap warga Negara Indonesia berhak mencalonkan diri menjadi kepala negara, kepala daerah dan anggota legislatif diseluruh wilayah NKRI.

“Saya himbau masyarakat yang punya hak politik untuk salurkan hak suaranya. Saya berharap kedewasaan masyarakat meski berbeda banyaknya pilihan, tapi kita ingat bahwa kita lebih mementingkan Kalimantan timur yang aman dan kondusif,” ujarnya.

Kapolda Priyo juga ingatkan peserta pemilu dan tim suksesnya untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dalam upaya-uapa meraih perolehan suara. Termasuk menghindari, mencegah dan tidak melakukan penyebran terlebih memproduksi berita atau informasi hoax alias mengada-ngada. Menggunakan isu SARA untuk kepentingan pribadi atau golongan juga tidak dibenarkan dalam kepentingan politik selama Pemilu 2019.

“Mari sama-sama menjaga stabilitas Kamtibmas kondusif di wilayah Kaltim, tidak melanggar hokum dan menjaga keutuhan NKRI,” kata jendral bintang dua ini.

Pada kesempatan tersebut Priyo juga memaparkanenam kasus yang menonjol sepanjang tahun 2018. Pertama kasus tindak pidana Konservasi SDA dan Ekosistem (pembunuhan orangutan) di Taman Nasional Kutai (TNK) di Kutai Timur pada empat Februari 2018. Empat tersangka dikenakan Pasal 21 (10 Jo Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya, serta pasal 55 KUHP dengan vonis hukuman tujuh bulan penjara.

Kasus kedua tindak pidana Korupsi RUmah Potong Ynggas di Balikpapan dengan delapan tersangka, yang mana enam orang proses pemeriksaan tahap dua, satu orang tahap satu dan satu orang masih dalam penyelidikan. Pelaku dijerat pasa 2 dan/ atau pasa 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor dan/ atau Pasal 3 atau 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo. Pasal 55 (1) KUHP.

Kasus ketiga, adalah penangkapan Narkoba 5,6 Kg dengan lima orang tersangka. Kasus ini masih dalam proses tahap satu dengan jeratan pasal 114 (2) Subs. Pasal 112 (2) UU Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus keempat, Penangkapan Narkoba Home Industri dengan dua orang tersangka. Saat ini proses pemeriksaan di Tahap satu dengan jeratan pasal 112 (2), Pasal 114 (2), Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus kelima, Tindak Pidana UU Pornografi dan ITE dengan satu orang tersangka yang merupakan warga Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara. Pelaku masih dalam tahap penyelidikan dengan jeratan pasal 4 (1) Jo Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornigrafi dan Psal 27 (1) Jo Pasal 45 (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus keenam, Tindak Pidana Penipuan oleh PT Arafah Tamasya Mulya (ATM) dengan satu orang tersangka warga Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Saat ini proses Tahap satu dengan jeratan pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dan atau pasal 3, 4, 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010 Subs pasal 45 (1) Jo Pasal 64 (2) UU RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Polri tetap empat kejahatan prioritas. Yaitu kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan kekayaan Negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi,” ujar Priyo (Imy).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio IDCFM © 2018 Frontier Theme