IDCFM.NET

Portal Berita Online Radio IDC 89.5 FM

BI Kerjasama Pemkab PPU Dalam Peningkatan Transaksi Non-Tunai

Dari kiri: Bupati Penajam Paser Utara–Abdul Gofur Masud dan Kepala kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan–Suharman Tabrani.

IDCFM.NET, Balikpapan–Dalam upaya peningkatan transaksi non-tunai di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pada tanggal 26 November 2018, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten PPU melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Koordinasi Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Rangka Perluasan Akses Keuangan.

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama tersebut adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten PPU dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten PPU.

“Perjanjian kerjasama ini untuk memudahkan koordinasi. Dan contoh konkrit yang akan segera direalisasikan adalah elektronifikasi transaksi retribusi oleh beberapa SKPD dan transportasi,” ujar kepala kantor Perwakilan Bank Indonesia Suharman Tabrani.

Secara gamblang Suharman menjelaskan, dibandingkan dengan Negara-negara peer ASEAN lainnya, persentase transaksi ritel dengan uang tunai di Indonesia paling tinggi yakni sebesar 99,4%, sementara Malaysia 92,3% dan Singapura 55,5%. Padahal dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu Negara dilihat dari prosentase pengguna transaksi non-tunai-nya.  

“Berdasarkan data Bank Indonesia, Konsumsi rumah tangga Indonesia saat ini cukup tinggi, namun sebagian besar aktivitas transaksinya masih didominasi oleh penggunaan uang tunai. Padahal  penggunaan uang tunai memiliki beberapa kelemahan,” ujar Suharman.

Kelemahan tersebut diantaranya biaya pengelolaan uang Rupiah yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 3 Triliun/tahun (meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan). Kelemahan lainnya adalah kerepotan bertransaksi (penyediaan uang kembalian dan antrian yang lama) dan tidak tercatat (memberi peluang penggunaan untuk tindakan kriminal (pencucian uang, terorisme) dan perencanaan ekonomi kurang akurat karena ada banyak transaksi yang tidak tercatat (shadow economy).

“Untuk itu,  pada tanggal 14 Agustus 2014 dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT),” Kata Suharman.

GNNT adalah gerakan nasional mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi pembayaran. Namun dalam perjalanannya, perjuangan mensukseskan gerakan ini menemui berbagai tantangan, seperti Perilaku masyarakat yang lebih “percaya” dengan uang tunai;  Masyarakat masih belum memahami keberadaan instrumen non-tunai; Infrastruktur yang belum merata sebarannya dan belum terstandarisasi; Interkoneksi yang masih terbatas dan lain-lain.

“Berdasarkan identifikasi Bank Indonesia, migrasi cepat dari metode pembayaran tunai ke non-tunai adalah pembayaran dari masyarakat ke penyelenggara layanan publik, baik Badan Usaha Milik Negara maupun kepada Institusi Pemerintah seperti Kementerian atau sebaliknya yang berasal dari Pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya. (Imy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio IDCFM © 2018 Frontier Theme