IDCFM.NET

Portal Berita Online Radio IDC 89.5 FM

Reskrimsus Polda Kaltim Dinilai Lamban Tangani Kasus Legalitas Pelangi Residence

Jenuh: Rifai Beni Airwanto, bersama konsumen Pelangi Grand Residence pada Rabu (03/10/2018).

 

IDCFM.NET, Balikpapan—Kuasa Hukum Konsumen Pelangi Residence, Rifai Beni Airwanto, pertanyakan keseriusan Ditreskrimsus Polda Kaltim dalam menangani kasus legalitas properti yang dikelola oleh PT Pelangi Putra Mandiri.

Seluruh sertifikat induk yang dimiliki Yunan Anwar selaku developer PT Pelangi Putra Mandiri atas perumahan yang telah dibeli ternyata telah dijaminkan atau diagunkan di Bank BPD Kaltim oleh pihak developer sekitar tahun 2013.

Anehnya, developer tetap memasarkan dan menjual property. Disisi lain pihak bank pemberi fasilitas KPR masih tetap memberikan fasilitas kredit yang diajukan oleh klien. PT Pelangi Putra Mandiri merupakan pengembang Perumahan pelangi B Point, Pelangi Grand Residence dan Pelangi Metro Residence.

“Sertifikat induk ini diagunkan ke BPD Kaltim. Sementara itu konsumen perumahan melakukan akad kredit pada bank yang berbeda. Klien saya ada yang KPR di Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri. Bahkan ada yang sudah bayar lunas, tapi belum dapat sertifikat,” ujar Rifai pada Rabu (03/10/2018) siang.

Rifai sendiri mewakili 14 konsumen yang merasa dirugikan atas kasus ini. Ia berujar, awalnya konsumen membuat laporan sendiri di awal 2017. Desember 2017 ia menangani kasus ini dan baru di masukan dalam Laporan Polisi (LP) pada Januari 2018. Pemanggilan 14 konsumen ini sudah dilakukan pada bulan itu juga. Pemanggilan juga dilakukan kepada BRI dan notaris Cathy Megawe SH. M. Kn. Namun sampai bulan 10 ini, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) belum juga ia terima.

Info yang ia terima konsumen lain juga melaporkan ke Polda secara terpisah. Namun dari Polda meminta agar kasus mereka ini disatukan dengan kasus yang ditangai Rifai, karena tuntutannya sama.

“Developer alasan Polda sulit ditemui. Padahal pak Yunan disini-sini aja, orang Balikpapan. Saya garansi diluar sana ada ribuan konsumen perumahan pelangi yang menunggu kasus ini. Kami menduga Unit TPPU Reskrimsus Polda Kaltim masuk angin atas kasus ini,” katanya.

14 konsumen perumahan Pelangi membuat dua Laporan Polisi. Pertama, LP Nomor LP/ 03/ I/ 2018/ POLDA KALTIM/ SPKT II tanggal 04 Januari 2018, melaporkan tindakan pidana sesuai pasal 372 & 378 KUHP, Pasal 3 UU RI No. 01 Tahun 2011 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 tentang {erumahan dan Kawasan Pemukiman dengan terlapor Bapak Yunan Anwar selaku developer  PT Pelangi Putra Mandiri.

Kedua, LP Nomor : LP/ 02/ 1/ 2018/ POLDA KALTIM. SPKT II tanggal 04 Januari 2018, melaporkan tindak pidana sesuai pasal 372 & 378 KUHP dan Pasal 3 UU RI No. 01 Tahun 2011 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dengan terlapor pihak Bank BRI dan Cathy Megawe selaku notaris.

“Sudah berbulan-bulan belum ada kejelasan. Kami desak kepolisian segera proses kasus ini. Jangan ditunda. Pekan lalu saya kirim surat ke kapolda langsung, tapi hingga sekarang belum ada balasan,” ujar Rifai. (Imy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio IDCFM © 2018 Frontier Theme