IDCFM.NET

Portal Berita Online Radio IDC 89.5 FM

Kasus Legalitas Pelangi Residence: Prinsip Kehati-hatian Pembiayaan KPR BRI di Pertanyakan

Rifai Beni Airwanto, bersama konsumen Pelangi Grand Residence pada Rabu (03/10/2018).

 

IDCFM.NET, Balikpapan—Konsumen Perumahan Pelangi Residence yang melakukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BRI mengaku kecewa dengan sikap antipati pihak terhadap kasus legalitas perumahan tersebut. Sebab ketika konsumen mengajukan KPR di BRI, oleh developer sertifikat induk Pelangi Residence masih diagunkan di BPD Kaltim.

Ane Panjaitan, konsumen perumahan Pelangi Grand Residence lakukan proses KPR di BRI. Ia berujar, dari sekian perbankan yang ia masukan berkas kala itu, hanya BRI yang sering menghubunginya untuk melakukan wawancara. Melalui BRI, Ane melakukan KPR Pelangi Grand Recidence sebesar Rp. 8,3 Juta per bulan selama 15 tahun.

“Saya mulai KPR tahun 2015. Dari beberapa bank, yang antusias menghubungi BRI dan mereka yang mengatur saat administrasi KPR. Saat akad saya pun tidak bertemu notaris hanya perwakilannya saja,” kata Ane dengan didampingi kuasa hukumnya Rifai Beni Airwanto pada Rabu (03/10/2018).

Sejak kasus ini mencuat, sejak 2017, Ane tidak lagi melakukan pembayaran di BRI. Ia khawatir jika suatu saat sertifikat induk bermasalah, ia tidak mendapatkan hak kepemilikan rumah tersebut.

“Saya sudah membayar cicilan totalnya sekitar 200 juta selama dua tahun,” katanya.

Sayangnya, BRI seolah tutup mata atas kasus ini. Kata Ane, BRI mengaku tidak bisa memastikan pengadaan sertifikat tersebut. Malah, petugas BRI menuturkan hal tidak mengenakkan dan meminta agar cicilan KPR tetap dibayarkan setiap bulan.

“Waktu saya berhenti bayar, BRI tidak ada menghubungi saya. Ketika kami datang, petugas disana dibilang kenapa mau beli rumah di Pelangi. Kami disini korban,” kata warga Kota Bontang ini.

Senada dilontarkan Dwi Apria Sentai yang juga nasabah KPR BRI Cabang Balikpapan. Dwi membeli rumah tipe 40 di Perumahan Pelangi Grand Residence pada tahun 2014. Saat proses akad, Dwi mengaku bertemu notaris Cathy Megawe. Namun hingga kini dirinya belum menerima salinan akad kredit yang sudah dibubuhi tandatangan. Padahal cicilan KPR sudah dilakukan.

“Kalau saya bertemu dengan notaris. namun yang saya pegang cuma salinan yang belum ada tandatangankedua belah pihak,” ujar Dwi.

Dwi juga menghentikan pembayaran KPR di BRI sampai ada kejelasan. Jika BRI tetap meminta konsumen melanjutkan cicilan, ia berbalik meminta kebijakan BRI untuk membuat pernyataan bahwa konsumen bisa memperoleh setifikat ketika sudah melunasi KPR.

“Saya kurang lebih sudah membayar 200 juta. Bank yang buat saya berhenti membayar. Seandainya surat saja dilayangkan ke kuasa hukum tentang kepastian sertifikat itu, kami pasti akan melanjutkan pembayaran. Tapi jika tidak ada kejelasan dari bank dan kasus masih ditunda keinginan saya kembalikan uang yang saya setor,” kata Dwi.

Kuasa Hukum Konsumen Pelangi Residence, Rifai Beni Airwanto mengatakan atas tindak antipasti dari BRI, dirinya sudah mengadukan hal tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun OJK tidak memberikan respon positif.

“Dalam kasus ini BRI kena pasal undang-undang perbankan karena bank tidak terapkan prinsip kehati-hatian. Seharusnya ketika ini dalam proses, BRI bisa membekukan tabungan KPR. Konsumen ini masuk Blacklist BI Checking. Kalau ibu-ibunya ini mau kredit mesin cuci atau Tv atau lainnya tidak bisa mengajukan kredit,” ujarnya.

“Kita akan tindaklanjuti ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,” kata Rifai. (Imy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio IDCFM © 2018 Frontier Theme