IDCFM.NET

Portal Berita Online Radio IDC 89.5 FM

Prosedur Pemberian Remisi Perlu Dibenahi

IDCFM, Balikpapan– Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Febie Dwi Hartanto menilai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai remisi patut dievaluasi.
Febie mengatakan, rata-rata narapidana yang mendapatkan remisi adalah para tanahan yang tersandung kasus pidana umum, diluar dari ketentuan PP tersebut. Yang mana sesuai ketentuan, kategori pidana umum adalah narapidana narkotika, narapidana korupsi dan narapidana teroris. Sehingga narapidana dari kasus diluar kategori pidana umum, maka akan sulit untuk memperoleh remisi.
“Yang mendapat remisi mayoritas kasus pidana umum, pidana yang kena PP 99. Dalam rangka HUT RI ada 311 tahanan mendapat remisi. 16 diantaranya langsung bebas, dua diantaranya wanita,” kata Febie.
Febie mengatakan adanya peraturan tersebut berdampak bagi muatan rumah tahanan dalam menampung narapidana. PP 99/ 2012, kata dia, mengakibatkan Rutan kesulitan untuk memindahkan tahanan ke Lapas dan begitu juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan jumlah narapidana yang keluar atau bebas, tidak sebanyak narapidana yang masuk ke rumah tanahan.
Ia tekankan over kapasitas penghuni Rutan bukan hanya di Balikpapan melainkan se Kalimantan Timur. Jumlah tanahan yang dibina didalam Rutan menjangkau hingga 500 persen dari daya tampung Rutan.
“Dengan adanya PP 99 itu diperketat syarat-syaratnya. Akhirnya yang masuk dan keluar itu tidak seimbang jumlahnya. Tapi bukan menyalahkan PP itu kami,” ujarnya.
Perluasan ruang tahanan, Febie menilai bukan menjadi solusi untuk mencukupi ruang tanahan dengan jumlah tanahan rutan.
“Yang harus dirubah adalah sistem hukum kita. Saya menyarankan saja. Kalau tidak berubah selamanya seperti ini,” imbuhnya. (Imy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio IDCFM © 2018 Frontier Theme