Radio IDCFM

Radio Jurnalistik Dakwah Balikpapan

Deklarasi Pemagangan Dalam Negeri, APINDO: Ini Kebahagiaan atau Menjadi Beban?

Balikpapan (idcfm.net)—Terpilihnya Kaltim untuk kegiatan Deklarasi Pemagangan Dalam Negeri tampaknya membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim bingung. Pasalnya saat ini pertumbuhan ekonomi di Kaltim hanya 2,3 persen yang menunjukan kondisi perekonomian belum termasuk baik. Disisi lain, berdasarkan ketentuan, setiap perusahaan diminta merekrut peserta magang maksimal 30 persen dari jumlah karyawan.

slamet

Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo. (Foto: Imay/ IDC Network)

“Terus terang saja Kaltim ini jadi kebahagiaan atau menjadi beban ditunjuk sebagai pelaksana deklarasi ini. Kondisi pertumbuhan ekonomi kita 2,3 persen rendah sekali. Apalagi dalam peraturan pemagangan, peserta diberi uang transport dan uang makan. Ini jadi sedikit beban,” keluh Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo kepada Wartawan, usai sosialisasi Deklarasi Pemagangan Dalam Negeri di Aula Pemkot Balikpapan pada Rabu (09/03/2017) siang.

Meski demikian, Slamet menyatakan berdasarkan data sedikitnya 2000 orang telah dimagangkan perusahaan di kaltim. Ia memperkirakan masih ada sekitar 6000 orang lagi yang dimagangkan namun belum terdata oleh Apindo. Melalui deklarasi ini pengusaha diharapkan berkomitmen untuk pemagangan di Kaltim, agar warga Kaltim begitu lulus sekolah bisa ikut punya kontribusi bangun Kaltim dengan ikut bekerja.

“Rata-rata mereka magang di sektor alat berat, perkebunan sawit, retail dan juga perbankan. Semoga dengan deklarasi ini warga Kaltim bukan  hanya jadi penonton. Karena kalau kita lihat sebagian tenaga kerja kaltim berasal dari luar,” sebutnya.

Salahsatu solusi yang ditawarkan Apindo adalah, perusahaan di Kaltim giatkan program CSR nya untuk kegiatan pemagangan.  Ia menyebutkan berdasarkan aturan dua persen keuntungan perusahaan disalurkan untuk program sosial CSR. Dua persen itu lah yang dimanfaatkan untuk membiayai peserta magang.

Apindo kaltim juga berencana bekerjasama dengan badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai instansi yang menerbitkan sertifikasi.

“Kalau kembali menggali CSR perusahaan ga membebani biaya karena CSR juga diperhitungkan pelaporan pajaknya. Berdasarkan aturan dua persen dari keuntungan perusahaan itulah disalurkan untuk kegiatan sosial CSR,” kata Slamet. (Imy)

Updated: March 9, 2017 — 8:50 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio IDCFM © 2018 Frontier Theme