Radio IDCFM

Radio Jurnalistik Dakwah Balikpapan

Dana Parpol di Legislatif Bakal Naik

bendera parpol

Balikpapan (idcfm.net)—Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementrian Dalam Negeri melaksanakan “Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol di Daerah” regional Kalimantan, Sulawesi dan Jawa yang berpusat di Hotel Aston, Balikpapan pada Senin (06/03/2017) pagi.

soedarmo

Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo. (FOTO: Imay/ IDC Network)

Peserta rakor adalam seluruh Kepala Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/ Kota se –Wilayah Indonesia Bagian tengah yang dibuka langsung oleh Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo. Dalam rakor ini salahsatunya membahas rencana kenaikan dana bantuan Parpol yang menduduki kursi legislatif.

“Bantuan partai tertuang pada PP nomor lima tahun 2009 yang disebutkan satu suara 108 rupiah. Nah, itu kan sudah lama sekali sementara inflasi kita terus meningkat. Atas desakan BPK, KPK, ICW dan lainnya perlu ada peningkatan nominal. Ini lah yang kami cari berapa tepatnya kenaikan itu,” kata Soedarmo kepada wartawan disela Rakor.

Soedarmo berharap dengan diterbitkannya peraturan baru tentang bantuan dana Parpol yang memiliki keterwakilan di DPR dan DPRD tersebut,  pengelolaan keuangan semakin transparan. Ia mengakui masih ditemui Parpol yang belum memahami tata cara pelaporan keuangan dan ada yang terlambat menyampaikan laporannya. Padahal laporan tersebut menjadi salahsatu acuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa sistem pelaporan keuangan.

“Dalam rakor ini juga kita sosialisasikan Permendagri nomor enam tahun 2017 tentang pedoman tata cara penghitungan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Parpol. Kami juga mengajak bagaimana Parpol memahami sustansi dari produk hukum yang menjadi landasan Parpol dalam mempertanggungjawabkan bantuan ini,” imbuhnya.

Rakor mengenai fasilitas bantuan Parpol ini dibagi dalam tiga regional dan Balikpapan menjadi kota pertama digelarnya rakor tersebut. Adapun hasil rakor tersebut selanjutnya dibahas kembali oleh pihak terkait sebelum akhirnya disepakati peraturan yang baru oleh pemerintah pusat.

“Berapa idealnya angka bantuan kita tunggu saja hasilnya. Besaran bantuan dana Parpol tingkat pusat akan menjadi acuan di daerah untuk menaikannya ditingkat ranting atau cabang,” pungkas Soedarmo.

astani

Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan Astani (FOTO: (Imay/ IDC Network)

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan Astani menyambut baik rencana kenaikan dana Parpol. Selain untuk mencegah korupsi dilingkungan legislatif, dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional partai yang bersangkutan.

“Selama ini laporan keuangan Parpol masih baik walau ada yang terlambat juga. Setelah ini pertanggungjawaban dana parpol harus rinci. Dan ini sebagai langkah baik untuk mencegah praktik korupsi.

Dalam kesempatan ini, Astani juga berharap agar pemerintah pusat melakukan vertikalisasi dengan cepat. Ia mengaku personel yang bertugas di Kesbangpol belum memadai, sehingga beban tugas yang dilkerjakan cukup besar.

“SDM kita 17 orang, idealnya 60 orang. Karena kita harus evaluasi pemantauan setiap peristiwa di Balikpapan. Posisi kita masih kantor sehingga banyak yang belum bisa dilaksanakan Kesbangpol. Kalau posisi essolon dua, tentu jangkauannya lebih luas,” kata Astani.(Imy)

Updated: March 6, 2017 — 7:53 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio IDCFM © 2018 Frontier Theme