Radio IDCFM

Radio Jurnalistik Dakwah Balikpapan

TNI Bantu Mendata Perpajakan di Perbatasan

kodampajak

Salam Komando: penyerahan cenderamata usai Dialog kebangsaan dan Perpajakan di makodam VI/ Mulawarman pada Selasa (28/02/2017). (Foto: Imay/ IDC Network)

 

Balikpapan (idcfm.net)—Kodam VI/ Mulawarman siap mendukung program perpajakan dalam menggali potensi pajak di wilayah perbatasan Kaltim dan Kaltara.

Kepala Staf Brigadir Jendral (Kasdam) Kodam VI/ Mlw Subiyanto mengatakan, kesiapan tersebut sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah dibuat oleh menteri keuangan dengan Panglima TNI di tingkat pusat pada 16 januari 2017, tentang kerjasama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementrian Keuangan dan Tentara Nasional.

“Yang jelas kita diminta sama-sama mendata atau mendampingi petugas pajak. Tentunya kami punya prajurit-prajurit yang ditugaskan di pelosok-pelosok. Salahsatu tugas mereka adalah mendata potensi pajak yang sulit dijangkau oleh petugas pajak,” ujarnya kepada wartawan, usai Dialog Kebangsaan dan Perpajakan bertempat Aula Makodam VI/ Mlw pada Selasa (28/02/2017).

Subiyanto menuturkan sejauh ini belum ditemui kendala dan hambatan dalam pendataan iklim usaha di perbatasan.  Ia berujar, prajurit yang ditugaskan untuk mendata tetap berlaku sopan dan sesuai arahan dari panglima.

Oleh pemerintah, TNI kerab menjadi mitra dalam pembangunan baik skala nasional maupun daerah. Sebelumnya TNI juga diminta dukungannya dalam sektor pertanian untuk ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur jalan.

“Artinya kita tidak bertindak semaunya. Kita juga sopan mendatanya artinya bukan menjadi beking. Ada Babinsa, Koramil, Dandim dan sebagainya turut dilibatkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wilayah (Kanwil DJP) Kaltim dan Kaltara Samon Jaya, mengatakan keterlibatan TNI dalam perpajakan menjadi harapan baru bagi Indonesia. Pajak menjamin ketersediaan dana pembangunan dan menjadi tulang punggung kesinambungan pembangunan di Indonesia.

“TNI dan perpajakan akan saling melengkapi informasi dan data untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, juga kendala di lokasi. Pajak ini untuk pembangunan karena secara umum pajak berfungsi menutup biaya yang dikeluarkan pemerintah,” kata Samon menerangkan.

Kata Samon menjelaskan, pemetaan iklim usaha baik di perbatasan maupun wilayah lainnya dilakukan secara berkesinambungan atau tanpa batasan waktu. Selain melakukan pemetaan wilayah, Kanwil DJP Kaltim dan Kaltara juga menggelar dialog kebangsaan dan perpajakan bersama dengan mengundang ratusan perusahaan dari beragam sektor usaha yang ada.

Melalui dialog tersebut, Samon berharap timbul kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak, terutama dalam mendukung program Amnesty Pajak yang berakhir pada 31 maret 2017. Mengingat hingga saat ini tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan pelaporan SPT di wilayah Kanwil DJP Kaltim dan Kaltara baru sekitar 60 persen.

“Sektor pajak mempunyai peranan sangat penting bagi pembiayaan nasional. Saat ini hampir 75 persen penerimaan APBN berasal dari sektor pajak. Sehingga penerimaannya perlu ditingkatkan,” pungkasnya. (Imy)

Updated: March 1, 2017 — 8:34 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio IDCFM © 2018 Frontier Theme