YIB Matangkan Materi Gugatan Pidana Kepada YPAIT

foto putusan ptun samarinda

Dari Kiri: Kuasa Hukum YIB Hamzah Dahlan dan Ketua DKM Masjid Istiqamah Rahendra Fedy menunjukan putusan PTUN Samarinda yang menolak permohonan gugatan YPAIT. (Foto: Imay/ IDC Network)

 

Balikpapan (idcfm.net)—Yayasan Istiqamah Balikpapan (YIB) segera melakukan evaluasi pasca keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dengan tidak mengabulkan gugatan Yayasan Pendidikan Al- Istiqamah (YPAIT).

Sebagaimana diketahui YPAIT menggugat YIB melalui PTUN perihal Surat Izin Operasional Sekolah (SIOS) SDIT Istiqamah. Namun pada 15 maret 2017, majelis hakim memutuskan gugatan itu ditolak dengan sejumlah pertimbangan.

“SIOS yang dikeluarkan Dinas Pendidikan kepada YIB dianggap sudah tepat oleh PTUN. Putusan PTUN ini masih awal. Kita terus evaluasi untuk hadapi langkah-langkah selanjutnya,” ujar Kuasa Hukum YIB Hamzah Dahlan didampingi Ketua DKM Masjid Istiqamah Rahendra Fedy kepada IDC FM.

Sambil menunjukan putusan PTUN Nomor 32/G/2016/PTUN.SMD setebal 125 halaman tersebut, Dahlan berujar majelis hakim berpendapat sudah seharusnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan untuk memberikan hak sepenuhnya atas ijin perpanjangan operasional sebagai organisasi penanggungjawab atas SDIT Istiqamah Balikpapan di jalan Singkep No. 1 A Balikpapan setiap tahunnya kepada YIB.

Mengingat bahwa PT Pertamina memberikan pinjam pakai tanah hanya kepada YIB berdasarkan perjanjian pinjam pakai tanah tanggal 25 April 2015. Tanah tersebut berada di lingkungan Masjid Istiqamah Pertamina Balikpapan.

“Poin tentang keputusan ada di halaman 121 sammpai 123. Dengan putusan ini kebenaran akan semakin terkuak. Namun silakan jika YPAIT mengajukan banding,” ujarnya.

Ketua DKM Masjid Istiqamah Pertamina, Rahendra Fedy pastikan bahwa Masjid Istiqamah  sebagai pengawas YIB, berjuang semaksimal mungkin untuk memenangkan kasus ini. Usai keputusan PTUN, pihaknya mempersiapkan diri melanjutkan tuntutan mereka ke Polres Balikpapan untuk pidanakan pihak tertentu di YPAIT.

“Jadi selain kita menghadapi gugatan saudara kita YPAIT, kita juga melaporkan pemalsuan dokumen yang mengakibatkan sekolah beralih kepada yayasan yang tidak memiliki legal standing. Dalam waktu dekat lah karena kita konsentrasi satu persatu. Setelah PTUN, kita tindak lanjut ke pidana dan perdata,” terang Rahendra.

Rahendra berharap polemik dualisme yayasan pengelola SDIT Istiqamah ini bisa untas secara komprehensif. Ia juga berharap agar kasus serupa tidak terulang kembali dan juga tidak terjadi pada sekolah lainnya.

“Ini akan menjadi pembelajaran agar tidak terulang lagi di area kita dan area lainnya,” pungkasnya. (Imy)

Beri Komentar

Hak Cipta © 2014 IDCFM.net Dilindungi Undang-undang. Radio IDCFM
IKLAN MELAYANG
close
Banner iklan disini