DPRD Balikpapan

DPRD Balikpapan 2014-2019 Sudah Aktif Bekerja

PELANTIKAN DPRD 2014 2019

  Balikpapan—45 anggota DPRD Balikpapan Periode 2014-2019 resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan H. Sumpeno, SH. MH, bertempat DOME Balikpapan, Senin (25/8). Acara pelantikan yang dihadiri sekisar 3000 undangan tersebut berlangsung dengan hikmad dan lancar, dan dibawah penjagaan ketat ratusan petugas TNI dan kepolisian. Selain para anggota DPRD lama dan baru, pelantikan juga dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisal, Jajaran Muspida dan Muspika, tokoh agama dan

Lantik DPRD, Pemkot Balikpapan Anggarkan Rp 1,5 M

Gedung_DPRD_Balikpapan1

Balikpapan—Pelantikan 45 Anggota DPRD Balikpapan Periode 2014-2019 dipastikan dihelat pada 25 agustus 2014. Pelantikan tersebut rencananya digelar di Gedung Dome Balikpapan dengan mengundang sedikitnya 3000 undangan yang terdiri dari jajaran pemerintahan hingga tingkat RT, anggota DPRD periode sebelumnya, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Balikpapan Jum Ali menuturkan sejumlah persiapan telah dilakukan. Seperti pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian

Revisi Perda PDAM di Sah kan

Gedung_DPRD_Balikpapan1

  Balikpapan—DPRD Kota Balikpapan akhirnya mengesahkan Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang PDAM. Revisi perda tersebut merupakan inisiatif dari DPRD, khususnya pada pasal yang mengatur tentang kebijakan penaikan tarif air minum sebesar 10 persen tiap tahun. “Kenaikan tarif yang berlaku setiap tahun terlalu membebani masyarakat. Berdasarkan masukan, usulan penyesuaian tariff dilakukan 2 kali dalam 5 tahun,” Terang Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS), saat memimpin

DPRD Balikpapan Wacanakan Perda Berbasis Hukum Adat

FGD KOMISI 1 HUKUM ADAT DAN TANAH ULAYAT

  Balikpapan—DPRD Kota Balikpapan berencana menyusun Rancangan peraturan daerah (Raperda) berbasis hukum adat. Hal ini dilatarbelakangi hasil penelitian tim konsultan Universitas Brawijaya bahwa di Balikpapan permasalahan hukum adat, terutama tanah hak ulayat masih marak terjadi. Sekretaris Komisi 1 DPRD Balikpapan Syafruddin menjelaskan, Raperda berbasis hukum adat ini diharapkan mampu melindungi hak-hak masyarakat lokal. Sehingga dengan adanya Perda tersebut, hak-hak masyarakat lokal

Hak Cipta © 2014 IDCFM.net Dilindungi Undang-undang. Radio IDCFM
IKLAN MELAYANG
close
Banner iklan disini