Tabungan Deposito Penunggak Pajak Bakal Disandera

ta-16-des-2016

 

Balikpapan (idcfm.net)—Aparat pajak usulkan pemblokiran rekening Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.

Kepala kanwil DJP Kaltimra Samon Jaya, mencontohkan dibeberapa tempat wajib pajak dengan nilai tunggakan sebesar Rp.300 juta menjadi salah satu kriteria dilakukan pemblokiran rekening. Pemblokiran ini untuk mencegah mengalirnya tabungan rekening bank wajib pajak tersebut ke luar negeri dan memudahkan petugas pajak menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan.

“WP kita usulkan pemblokiran rekening udah pasti untguk pencegahan ke luar negeri. Karena beberapa tempat tunggakan pajaknya 300 juta kita sandera,” terang Samon.

Namun demikian pihaknya masih memiliki kelemahan dalam mendata aset yang tidak tersimpan di bank. Terutama set berupa bangunan, tanah, emas dan harta lainnya yang disimpan di rumah. Sementara harta yang disimpan atau dititipkan di bank, ia memastikan telah mendapat rekomendasi dari bank Indonesia untuk menghitung kekayaan nasabah yang tergolong wajib pajak.

“Dana Pihak Ketiga pada semester dua tercatat 80 Triliun. Dari angka ini yang dilaporkan SPT WP baru 30 persen,” imbuh Samon.

Berkaitan dengan program Tax Amnesty untuk Wilayah Kaltimra pada Periode kedua hingga pertengahan Desember ini nilai tebusan berjumlah Rp.50,5 Miliar. Jika digabungkan dengan periode pertama total nilai tebusan mencapai Rp. 1.84 Triliun. Samon juga ingatkan batas repatriaasi pajak dari luar negeri hanya sampai 31 Desember 2016. Jika lewat dari itu, maka WP yang mengikuti Tax Amnesty dikenakan tambahan dua persen.

“Jadi dianggap deklarasi luar negeri. Ada sekitar 1,I triliun WP yang ikut TA ini akan direpatriasi di Indonesia,” ujarnya.

Samon menapik jika program Tax Amnesty ini belum diketahui masyarakat secara luas. Menurutnya sosialisasi telah ia lakukan bersama kepala daerah setempat. Bahkan Presiden RI Joko Widodo telah sosialisasi di sembilan tempat mengenai program ini. Namun kenyataannya para wajib pajak masih belum seluruhnya mengikuti program ini.

Ia menuturkan tenaga profesi di Kaltimra ini belum memanfaatkan Tax Amnesty. Tenaga Dokter yang terdaftar sebagai wajib pajak berjumlah 738 atau 51.8 persen dari total 1423 dokter. Dari angka ini yang mengikuti Tax Amnesty hanya 124 dokter.Tenaga Pengacara yang berjumlah 159 orang, yang lapor pajak 32 orang, membayar hanya 11 orang dan enam orang mengikuti Tax Amnesty.

“Yang agak lumayan Notaris 171 orang, yang lapor SPT 114, yang bayar pajak 2015 ada 97, tapi 2016 turun menjadi 51. Yang ikut Tax Amnesty 43 orang,” sebutnya.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang juga dilaporkan Kanwil DJP kaltimra adalah sebagai berikut. Konsultan yang terdaftar 15, yang laporkan SPT 14, membayar SPT tahun 2015 tujuh orang, 2016 turun menjadi dua orang dan tiga orang mengikuti Tax Amnesty. Dari pertambangan jumlah WP 851, yang lapor SPT 523 , membayar SPT Tahun 2015 58 WP, 2016 turun menjadi 37 WP, namun yang mengikuti Tax Amnesty mencapai 79 WP.

WP sektor Kehutanan tercatat 347 WP, yang laporkan SPT 175, yang SPT tahun 2015 36 WP, 2016 turun menjadi 30 dan yang ikuti Tax Amnesty 40 WP. Sektor Perkebunan kelapa sawit terdata 159 WP, yang laporkan SPT 84 WP, membayar SPT Tahunan 2015 adalah 20 WP tahun 2016 23 WP dan yang ikuti Tax Amnesty 25 WP.

“BI akan rilis orang dengan tabungan deposito diatas dua miliar rupiah. Orang yang punya tabungan diatas 10 juta ikut mengikuti Tax Amnesty. Artinya yang akan dikenakan pajak adalah bunga tabungan itu,” pungkas Samon. (Imy)

Beri Komentar

Hak Cipta © 2014 IDCFM.net Dilindungi Undang-undang. Radio IDCFM
IKLAN MELAYANG
close
Banner iklan disini