Menuju Harmonisasi Perlindungan Perempuan

 

rakor PP di senyiur

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Prof. dr. Vennetia R. Danes.

Balikpapan (idcfm.net)—Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia komitmen mengentaskan tindak kekerasan pada perempuan telah dicerminkan Kemen PPPA melalui program Three Ends (Tiga Ahiri) yaitu: 1). Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2). Akhiri perdagangan orang; 3). Akhiri  kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan.

Untuk menyukseskan program tersebut, Kemen PPA melakukan rapat koordinasi nasional pada tiga wilayah bagian di Indonesia, yang mana untuk Indonesia Tengah, Balikpapan menjadi salahsatu tuan rumah. Selain harmonisasi program Three Ends, upaya koordinasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang juga dilakukan.

“Balikpapan dipilih karena pertumbuhan ekonominya mendorong pendatang ke kota ini. Kami berupaya bagaimana Balikpapan tidak jadi tempat transit, tujuan dan asal TKI Malaysia yang illegal. Intinya berupaya mengakhiri perdagangan manusia,” imbuh Deputi Bidang Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator PMK Dr. Sujatmiko saat pembukaan Rakornas di Hotel Grand Senyiur Balikpapan pada Senin (29/05).

Sujatmiko berujar, sejauh ini pihaknya belum berencana merevisi undang-undang dan peraturan pemerintah tentang perempuan dan anak. Sejauh ini, kata dia, peraturan yang ada sudah cukup lengkap tinggal bagaimana membenahi jaringan koordinasi dengan daerah.

“Ada dua cara yaitu mencegah dan menangani. Satu menangani proses hukum bagi pelaku yang teribat. Kedua, merehabilitasi pelaku kekerasan seksual. Dua kata kunci kita cari kendalanya melalui rakornas ini. Karena tanpa itu peraturan tidak ada gunanya,” ujarnya.

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016, menyebutkan satu dari tiga perempuan usia 15-64 tahun atau sekitar 28 juta orang pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Secara presentase didapat 18,25 % pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual oleh pasangannya, 31,74% pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual pernah/sedang memiliki pasangan, dan 42,71% pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual, belum pernah memiliki pasangan. Ironisnya sekitar 1 dari 10 perempuan  usia 15-64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

“Mengingat kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar sinergi pemerintah yang konkrit, tetapi juga dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” tambah Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Prof. dr. Vennetia R. Danes, M.Sc,  Ph.D.

Vennetia mengatakan, Rakornas di Balikpapan berlangsung mulai 29 sampai 31 Mei 2017. Tema yang diusung adalah “Melindungi Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang menuju Indonesia Hebat”  Tahun 2017. Rakortek ini sebelumnya telah dilakukan di Kawasan Indonesia Barat yang berpusat di Batam dan kini dilanjutkan di Kawasan Indonesia Tengah yang terdiri dari wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Bali dan juga NTB. Rakortek.

“Melalui Rakortek ini, kami berharap para pemangku kepentingan (stake holders) untuk saling membantu, bersinergi, bergandeng tangan, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi, tidak lagi terjadi di Indonesia, yang diawali dengan langkah konkrit kita di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota”, pungkasnya. (Imy)

Beri Komentar

Hak Cipta © 2014 IDCFM.net Dilindungi Undang-undang. Radio IDCFM
IKLAN MELAYANG
close
Banner iklan disini