KPK Siap Kawal Pengelolaan Dana Desa

20160517_123854

 

Balikpapan (idcfm.net)—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Tim Pengawal Bersama Pengelolaan Dana Desa, siap mengawal pengelolaan keuangan dana desa.

Pimpinan KPK, Alexander Martawa memastikan, pihaknya jalin koordinasi dengan kejaksaan dan pihak terkait lainnya, untuk meredam potensi penyimpangan dana yang dialokasikan melalui APBN tersebut. Namun ia menyatakan tidak semua penyimpangan yang ada nantinya akan berakhir pada penindakan. Sebab KPK lebih mendorong  agar tidak terjadi penyimpangan sejak dini.

“Justru kita ingin mendorong mencegah maksimalnya potensi penyimpangan sejak dini. Itu kami harapkan peran aktif masyarakat. Terutama lokasi dana desa disalurkan,” ujarnya, saat Jumpa Pers usai kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi, bertempat Aula Kantor Walikota Balikpapan, Selasa (17/05).

Alexander juga akan terus mendorong aparat desa untuk terbuka dan komunikasikan program dana desa kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga turut mengawasi distribusi dana tersebut.

“Misalnya ada penyimpangan material fiktif 100 juta lebih tapi ga dikerjakan, jelas perbuatan melanggar hukum. Jadi pengawasan secara berjenjang,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Hanibal Hamidi, juga ingatkan agar aparat desa bisa bekerjasama dan koordinasi penuh dengan pendamping desa. Sehingga keterbukaan pemanfaatan dana tetap terjaga, regulasi dijaga sehingga pengawasan juga berpihak kepada masyarakat.

“Ada saja yang enggan adanya pendamping. Khawatir diawasi. Saya rasa itu keliru. Mestinya tidak perlu khawatir kalau tidak ada niat,” tutur Hanibal.

Sebagai informasi, Pemerintah Pusat (Pempus) melalui APBN 2016 mengalokasikan Dana Desa dari mencapai sekitar Rp. 46,9 Triliun. Dari angka tersebut, Provinsi kaltim memperoleh alokasi dana Rp. 540 Miliar, untuk dibagikan kepada 836 desa yang ada. (Imy)

Beri Komentar

Hak Cipta © 2014 IDCFM.net Dilindungi Undang-undang. Radio IDCFM
IKLAN MELAYANG
close
Banner iklan disini