Kinerja Komisi Pengawas Reklamasi Pasca Tambang Dipertanyakan

jatam

Aksi mendesak gubernur segera Mengevaluasi Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Kaltim serta mengusut tuntas Kasus Korban Lubang Tambang pada Jumat (07/10). (foto: Pradama/ Jatam Kaltim)

 

pradama-edit

ist.

Samarinda (idcfm.net)—Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim pertanyakan kinerja Komisi Pengawas Reklamasi Pasca Tambang. Pasalnya sejak komisi ini dikukuhkan oleh Gubernur Kaltim pada 16 Mei 2016, komisi ini belum juga menunjukan terobosan dalam menangani masalah darurat lubang tambang di Kaltim.

“Komisi ini beranggotakan tujuh orang dengan latarbelakang akademisi dan professional yang ahli dibidang ini. Masyarakat kita banyak berharap komisi ini melakukan perbaikan dan pemulihan lingkungan hidup yangs edang porak poranda,” keluh Pradarma Rupang, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim.

Pradama mengingatkan Komisi Pengawas Reklamasi ini memiliki peran penting karena diberi kewenangan hukum mengeluarkan rekomendasi pidana atau perdata. Seperti yang tertuang  dalam Peraturan Gubernur Kaltim nomor 53 tahun 2015, dalam pasal lima tentang “penyampaian hasil pengawasan kepada instansi berwenang mengenai hasil pengawasan yang terindikasi pelanggaran hukum”.

“Jika tidak mampu bekerja dan memberikan rekomendasi yang tegas dan berintegritas, lebih baik lembaga ini dibubarkan dari pada menghambur-hamburkan uang negara yang tidak ada manfaatnya,” ujar Pradama melalui rilisnya pada Jumat (07/10).

Berdasarkan pantauan dari Jatam Kaltim, reklamasi pasca Tambang dibiarkan begitu saja selama bertahun tahun sehingga menimbulkan 24 korban jiwa. Ironisnya tidak ada satu lembaga pun yang serius untuk menyelesaikan persoalan ini. Teror lubang tambang terus berlanjut karena ada 232 lubang tambang di Kota Samarinda dan 632 seluruh Kaltim tidak direklamasi. Komisi ini ia nilai, seperti lembaga pendahulunya Badan lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pertambangan Kaltim yang tidak berkutik di hadapan Perusahaan Tambang.

“Selama ini penanganan reklamasi tambang hanya terlihat lips service. Penyelenggara negara seperti Gubernur Kaltim hanya menutup sementara tambang yang melanggar hukum. Padahal yang dibutuhkan oleh rakyat adalah penutupan selamanya yang diikuti oleh pemulihan dan mengembalikan fungsi alam seperti semula,” ujarnya lagi.

Harapan untuk bekerja secara serius justru di beberapa kesempatan komisi ini diduga melanggar kode etiknya sediri yang datang ke lapangan  dengan menggunakan fasilitas perusahaan. Seperti pada 2 Juli 2016 saat Komisi Pengawas Reklamasi Tambang menyambangi PT. CEM Samarinda, Komisi ini menggunakan fasilitas perusahaan saat warga melakukan unjuk rasa menuntut penghentian aktivitas dan penutupan lubang tambang.

Pihaknya pun menanyakan, “Bagaimana mungkin mengeluarkan sikap yang kuat dan tegas jika anggota komisi ini tidak memiliki integritas dan diatur oleh perusahaan.”

Oktober 2016, komisi ini menyerahkan rekomendasinya ke Gubernur Kaltim. Jatam Kaltim berharap agar rekomendasi yang disampaikan hanya sekadar memenuhi kewajibannya sebagai komisi reklamasi. Namun jauh dari substansi seperti yang telah diatur dalam Perda no 8 tahun 2013 dan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 7 tahun 2014 tentang reklamasi dan pasca tambang.

“Masyarakat berharap agar komisi ini bekerja maksimal menggunakan seluruh kewenangan hukumnya secara serius,” pungkas Pradama. (Imy)

Beri Komentar

Hak Cipta © 2014 IDCFM.net Dilindungi Undang-undang. Radio IDCFM
IKLAN MELAYANG
close
Banner iklan disini