BI-Pemkot Kerjasama Akses Transaksi Non Tunai

BI DAN RAHMAD

perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Pemimpin KPw Bi Balikpapan Suharman Tabrani dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad masud. (Foto: Andi/ Humas KPw BI Balikpapan)

 

Balikpapan (idcfm.net)–Dalam upaya peningkatan transaksi non-tunai di Kota Balikpapan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan dalam Rangka Perluasan Akses Keuangan.

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama tersebut adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Kota Balikpapan.

“Kalau dilihat ini kan untuk mensinergikan koordinasi pelaksanaan pembayaran di pemerintah kota. Ini supaya koordinasi kami sebagai fasilitator pengembangan sistem keuangan dalam arti elektronifikasi disini adalah perbankan. Sehingga kami prioritaskan hadir disini perbankan yang ada produk non tunainya,” ujar Kepala Kpw Bi Balikpapan Suharman Tabrani kepada wartawan usai acara pada Selasa (18/04/2017).

Kerjasama BI bersama pemerintah kota perihal elektronifikasi transaksi keuangan ini adalah bagian dari komitmen mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). GNNT sudah dicanangkan sejak 14 Agustus 2014 atas kesepakatan Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia.

“Pemda bisa menentukan bank mana yang diajak kerjasama. Kami hanya buka jalan fasilitasi. Manfaat yang bisa diperoleh pastinya lebih efisien aman dan praktis dan ini bisa mencetak semua aktivitas ekonomi. Artinya banyak kegiatan dengan transaksi non tunai diharapkan bisa terlaksana,” ujarnya lagi.

Berdasarkan data BI, tingkat transaksi non tunai secara nasional relative kecil atau menjangkau 20 persen. Meski demikian, kata Suharman menjelaskan, nominal transaksi non tunai masih lebih besar dibanding dengan transaksi tunai.

Disii lain, biaya pengelolaan uang Rupiah mencapai tiga Triliun per tahun (meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan. Melalui program GNNT ini diharapkan tekan peredaran uang kartal dan anggaran yang ada bisa dialihkan untuk kegiatan pemerintah yang lebih bermanfaat.

“Konsumsi rumah tangga Indonesia saat ini cukup tinggi, namun sebagian besar aktivitas transaksinya masih didominasi oleh penggunaan uang tunai. Ini lah ciri-ciri negara berkembangpadahal transaksi non tunai mempercepat perputaran uang dan lebih efisien,” imbuhnya.

Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Masud meyakini kerjasama tersebut sangat membantu program pemerintah dalam melaksanakan pembayaran online. Contoh konkrit yang akan segera direalisasikan adalah elektronifikasi transaksi retribusi oleh beberapa SKPD dan transportasi (e-parking).

“Alhamdulillah bagus sangat membantu program pemerintah kota. Kita juga sosialsiasikan ke masyarakat untuk dukung pembayaran non tunai. Ga usah pegang uang banyak karena dampaknya rawan sekali,” ujar Rahmad.

Sejauh ini dilingkungan  pemerintah kota sudah melaksanakan transaksi non tunai, diantaranya pembayaran gaji pegawai dan transaksi pada Dinas Pendapatan Daerah.

“Jadi kalau dibilang wajib ya gimana karena ini teknologi yang digunakan. Kita harus mengikuti itu. Pemkot melalui sistem online ini juga mempercepat akses perputaran uang,” pungkasnya. (Imy)

Beri Komentar

Hak Cipta © 2014 IDCFM.net Dilindungi Undang-undang. Radio IDCFM
IKLAN MELAYANG
close
Banner iklan disini